Abstrak
Artikel ini menganalisis komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap perdamaian Palestina serta kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam Interim Security Force (ISF) yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2026. Dalam konteks eskalasi konflik Israel-Palestina pasca-Oktober 2023, Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo menunjukkan sikap diplomatik yang lebih asertif dengan menawarkan kontribusi konkret dalam mekanisme keamanan internasional di wilayah Palestina. Artikel ini mengkaji dimensi historis hubungan Indonesia-Palestina, landasan konstitusional politik luar negeri Indonesia, implikasi geopolitik dari partisipasi Indonesia dalam ISF, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan analisis kebijakan luar negeri (Foreign Policy Analysis) dan teori middle power diplomacy, artikel ini berargumen bahwa langkah Prabowo merupakan manifestasi dari identitas internasional Indonesia sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah sekaligus upaya memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur keamanan global.
Kata Kunci: Prabowo Subianto, Palestina, Interim Security Force, Politik Luar Negeri Indonesia, Perdamaian, Middle Power Diplomacy
1. Pendahuluan
Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu persoalan geopolitik paling kompleks dan berkepanjangan dalam sejarah hubungan internasional modern. Sejak deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, kawasan Timur Tengah telah menjadi episentrum ketegangan yang melibatkan tidak hanya aktor-aktor regional, tetapi juga kekuatan-kekuatan global. Eskalasi konflik yang terjadi pasca-serangan 7 Oktober 2023 membawa dimensi baru dalam dinamika konflik ini, dengan dampak kemanusiaan yang sangat masif di Jalur Gaza dan meningkatnya desakan internasional untuk menemukan solusi permanen (Dunne & Wheeler, 2024).
Dalam konstelasi politik internasional kontemporer, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen yang semakin tegas terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Komitmen ini bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan diwujudkan melalui langkah-langkah konkret, termasuk kesediaan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Interim Security Force (ISF) — sebuah mekanisme pasukan keamanan internasional yang diproyeksikan untuk menjaga stabilitas di wilayah Palestina pasca-konflik. Kesiapan ini merupakan langkah strategis yang memiliki implikasi mendalam bagi posisi Indonesia dalam tatanan keamanan global dan diplomasi multilateral.
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif tiga dimensi utama: pertama, latar belakang historis dan konstitusional yang mendasari komitmen Indonesia terhadap Palestina; kedua, substansi dan signifikansi penegasan Presiden Prabowo mengenai perdamaian Palestina; dan ketiga, implikasi strategis dari kesiapan Indonesia berkontribusi dalam ISF tahun 2026 terhadap politik luar negeri Indonesia dan arsitektur keamanan regional maupun global.
2. Landasan Teoritis
2.1 Foreign Policy Analysis (FPA)
Analisis kebijakan luar negeri (Foreign Policy Analysis) sebagaimana dikembangkan oleh Valerie Hudson (2014) menekankan bahwa keputusan politik luar negeri suatu negara merupakan produk dari interaksi kompleks antara faktor domestik, idiosinkrasi pemimpin, dan struktur sistem internasional. Dalam konteks kebijakan Prabowo terhadap Palestina, pendekatan FPA memungkinkan kita untuk memahami bagaimana identitas nasional Indonesia, preferensi individual Prabowo sebagai mantan pejabat militer senior, serta tekanan sistem internasional secara bersama-sama membentuk posisi Indonesia.
2.2 Middle Power Diplomacy
Indonesia secara konsisten diidentifikasi sebagai middle power dalam sistem internasional — negara yang memiliki kapasitas terbatas untuk mengubah tatanan global secara unilateral, namun memiliki pengaruh signifikan melalui diplomasi multilateral, mediasi, dan partisipasi aktif dalam institusi internasional (Jordaan, 2003). Teori middle power diplomacy relevan untuk menjelaskan mengapa Indonesia memilih jalur kontribusi dalam ISF sebagai instrumen untuk memperjuangkan perdamaian Palestina, alih-alih mengambil tindakan unilateral yang konfrontatif.
2.3 Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional
Perspektif konstruktivis, sebagaimana dikemukakan oleh Alexander Wendt (1999), menekankan peran identitas dan norma dalam membentuk perilaku negara. Komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak dapat dilepaskan dari konstruksi identitas Indonesia sebagai negara anti-kolonialisme, negara Muslim terbesar di dunia, dan pemimpin negara-negara berkembang. Identitas-identitas ini secara konsisten membentuk preferensi dan perilaku Indonesia dalam isu Palestina.
3. Hubungan Indonesia-Palestina: Perspektif Historis
3.1 Akar Konstitusional
Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina memiliki akar yang sangat dalam, tertanam dalam fondasi konstitusional negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa "kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Prinsip ini menjadi landasan normatif yang tak tergoyahkan bagi kebijakan luar negeri Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang masih berada di bawah penjajahan, termasuk Palestina (Anwar, 2019).
3.2 Era Soekarno dan Konferensi Asia-Afrika
Solidaritas Indonesia terhadap Palestina telah terbangun sejak era Presiden Soekarno. Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi momentum penting di mana negara-negara Asia dan Afrika, termasuk Indonesia, menyuarakan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Semangat Bandung (Bandung Spirit) yang menekankan solidaritas Selatan-Selatan, anti-kolonialisme, dan penentuan nasib sendiri (self-determination) menjadi kerangka normatif yang terus memandu kebijakan Indonesia terhadap Palestina hingga saat ini (Acharya, 2016).
3.3 Konsistensi Lintas Rezim
Yang patut dicatat adalah bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bersifat lintas rezim dan lintas ideologi. Baik di era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Reformasi, setiap pemerintahan Indonesia secara konsisten menolak untuk mengakui kedaulatan Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia hingga saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel — sebuah posisi yang dipertahankan sebagai ekspresi solidaritas terhadap perjuangan Palestina (Leifer, 2003).
4. Penegasan Komitmen Presiden Prabowo terhadap Perdamaian Palestina
4.1 Konteks Kepemimpinan Prabowo
Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, membawa gaya kepemimpinan yang ditandai oleh kombinasi antara nasionalisme kuat, pragmatisme strategis, dan aktivisme diplomatik. Latar belakangnya sebagai mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) dan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) memberikan perspektif keamanan yang khas dalam pendekatannya terhadap isu-isu internasional, termasuk konflik Israel-Palestina.
4.2 Pernyataan dan Langkah Diplomatik
Sejak awal masa kepresidenannya, Prabowo telah secara konsisten dan vokal menyuarakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum internasional. Dalam pertemuan-pertemuan bilateral maupun multilateral, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memandang penyelesaian konflik Israel-Palestina sebagai prasyarat bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Timur Tengah secara keseluruhan. Lebih dari itu, Prabowo menekankan bahwa solusi dua negara (two-state solution) merupakan satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan (Kementerian Luar Negeri RI, 2025).
Prabowo juga telah melakukan serangkaian kunjungan diplomatik ke negara-negara Timur Tengah dan terlibat aktif dalam pembahasan mengenai rekonstruksi Gaza pasca-konflik. Pendekatan ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tidak hanya berperan sebagai pendukung moral, tetapi juga berupaya menjadi aktor yang berkontribusi secara substantif dalam proses perdamaian.
4.3 Dimensi Kemanusiaan
Selain dimensi politik, Prabowo juga menekankan aspek kemanusiaan dari krisis Palestina. Pengiriman bantuan kemanusiaan Indonesia ke Gaza, yang dikoordinasikan melalui berbagai lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, merupakan salah satu bentuk konkret dari komitmen ini. Prabowo secara terbuka mengecam pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza dan menyerukan komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas guna melindungi warga sipil Palestina (Rizal Sukma, 2024).
5. Interim Security Force (ISF): Konsep dan Kerangka Operasional
5.1 Latar Belakang Pembentukan ISF
Konsep Interim Security Force (ISF) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan akan mekanisme keamanan transisional di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza, pasca-eskalasi konflik yang terjadi sejak Oktober 2023. ISF didesain sebagai pasukan keamanan multinasional yang bertugas menjaga stabilitas, melindungi warga sipil, dan memfasilitasi proses transisi menuju pemerintahan Palestina yang efektif dan berdaulat di wilayah tersebut.
Gagasan mengenai pasukan keamanan internasional untuk Palestina bukanlah hal baru. Berbagai proposal serupa telah diajukan dalam beberapa dekade terakhir, termasuk dalam kerangka proses perdamaian Oslo dan inisiatif Roadmap for Peace. Namun, ISF yang diproyeksikan beroperasi pada tahun 2026 memiliki karakteristik yang berbeda, yakni penekanan pada inklusivitas komposisi pasukan dengan melibatkan negara-negara Muslim dan negara-negara berkembang, bukan hanya kekuatan Barat tradisional (International Crisis Group, 2024).
5.2 Mandat dan Struktur
ISF diproyeksikan memiliki mandat yang mencakup beberapa fungsi utama: (1) penjagaan keamanan dan ketertiban (security and order maintenance); (2) perlindungan warga sipil (civilian protection); (3) fasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan; (4) dukungan terhadap reformasi sektor keamanan Palestina; dan (5) penciptaan kondisi yang kondusif bagi proses politik menuju solusi dua negara. Struktur komando ISF direncanakan berada di bawah koordinasi multilateral dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
5.3 Partisipasi Negara-Negara Kontributor
Salah satu aspek krusial dari ISF adalah komposisi negara-negara kontributor pasukan (troop-contributing countries). Berbeda dengan misi-misi perdamaian konvensional yang didominasi oleh kekuatan Barat, ISF menekankan partisipasi aktif negara-negara Muslim dan negara-negara Selatan Global. Dalam konteks ini, Indonesia — sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan pengalaman panjang dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB — menjadi salah satu kandidat utama untuk berkontribusi dalam ISF.
6. Kesiapan Indonesia Berkontribusi dalam ISF
6.1 Kapasitas dan Pengalaman Indonesia dalam Peacekeeping
Indonesia memiliki rekam jejak yang impresif dalam operasi pemeliharaan perdamaian internasional. Sejak pertama kali mengirimkan pasukan perdamaian ke Mesir melalui misi UNEF (United Nations Emergency Force) pada tahun 1957, Indonesia telah berpartisipasi dalam lebih dari 40 misi perdamaian PBB di berbagai belahan dunia, termasuk di Lebanon (UNIFIL), Kongo (MONUSCO), Sudan (UNAMID), dan berbagai misi lainnya. Per tahun 2024, Indonesia secara konsisten berada di peringkat 10 besar negara kontributor pasukan perdamaian PBB (United Nations Peacekeeping, 2024).
Pengalaman ini memberikan Indonesia modal institusional yang kuat untuk berpartisipasi dalam ISF. Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, yang berlokasi di Sentul, Bogor, telah menjadi pusat pelatihan yang diakui secara internasional dalam mempersiapkan personel untuk misi-misi perdamaian. Kapasitas pelatihan ini mencakup aspek-aspek seperti perlindungan warga sipil, negosiasi dan mediasi, penanganan konflik asimetris, dan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional (Bellamy & Williams, 2021).
6.2 Keunggulan Komparatif Indonesia
Indonesia memiliki sejumlah keunggulan komparatif yang menjadikannya kontributor yang ideal untuk ISF di Palestina:
Pertama, sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan tradisi Islam moderat, kehadiran pasukan Indonesia di Palestina dipandang lebih dapat diterima (acceptable) oleh penduduk lokal dibandingkan pasukan dari negara-negara Barat yang sering dipersepsikan memiliki bias pro-Israel.
Kedua, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga posisinya dipandang lebih netral dan kredibel oleh pihak Palestina dan negara-negara Arab.
Ketiga, pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman etnis dan agama di dalam negeri memberikan soft skills yang relevan untuk operasi perdamaian di lingkungan yang kompleks secara sosial-budaya.
Keempat, Indonesia memiliki tradisi diplomasi yang menekankan dialog, konsensus, dan penyelesaian konflik secara damai — nilai-nilai yang sejalan dengan mandat ISF.
6.3 Tantangan dan Pertimbangan
Meskipun demikian, partisipasi Indonesia dalam ISF juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi:
Pertama, tantangan logistik dan finansial. Pengiriman dan pemeliharaan pasukan di kawasan Timur Tengah memerlukan sumber daya yang signifikan, dan Indonesia perlu memastikan bahwa kontribusi ini tidak mengorbankan kapasitas pertahanan domestik.
Kedua, risiko keamanan bagi personel Indonesia. Kondisi keamanan di Gaza dan wilayah Palestina secara umum sangat volatile, dan pasukan Indonesia akan beroperasi di lingkungan dengan ancaman tinggi.
Ketiga, dinamika geopolitik yang kompleks. Partisipasi dalam ISF menempatkan Indonesia di tengah-tengah persaingan geopolitik antara berbagai kekuatan besar, dan Indonesia perlu mengelola hubungannya dengan semua pihak secara hati-hati agar tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri "bebas dan aktif."
Keempat, tantangan domestik. Meskipun dukungan publik Indonesia terhadap Palestina sangat kuat, pengiriman pasukan ke zona konflik selalu memerlukan justifikasi yang kuat dan dukungan politik domestik yang solid.
7. Implikasi Strategis bagi Politik Luar Negeri Indonesia
7.1 Penguatan Posisi Indonesia sebagai Middle Power
Partisipasi Indonesia dalam ISF akan memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap keamanan dan perdamaian global. Dalam konteks persaingan geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar, middle powers seperti Indonesia memiliki peran penting sebagai penjembatan (bridge-builder) dan penyeimbang (balancer) yang dapat memfasilitasi solusi multilateral terhadap konflik-konflik internasional (Jordaan, 2003).
7.2 Peningkatan Pengaruh di Dunia Islam
Sebagai negara Muslim terbesar, kontribusi konkret Indonesia dalam ISF akan meningkatkan pengaruh dan kredibilitas Indonesia di kalangan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hal ini berpotensi memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi multilateral di forum-forum Islam dan memberikan leverage tambahan dalam berbagai isu internasional.
7.3 Kontribusi terhadap Reformasi Tata Kelola Keamanan Global
Partisipasi Indonesia dalam ISF juga dapat dilihat sebagai kontribusi terhadap reformasi tata kelola keamanan global yang lebih inklusif dan representatif. Selama ini, arsitektur keamanan global cenderung didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat. Keterlibatan aktif negara-negara Selatan Global seperti Indonesia dalam mekanisme keamanan seperti ISF dapat mendorong demokratisasi tata kelola keamanan internasional (Thakur, 2006).
7.4 Implikasi terhadap Hubungan Bilateral dan Multilateral
Keputusan Indonesia untuk berkontribusi dalam ISF akan memiliki implikasi terhadap hubungan Indonesia dengan berbagai aktor internasional. Di satu sisi, langkah ini akan memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Arab, negara-negara Muslim, dan negara-negara Selatan Global. Di sisi lain, Indonesia perlu mengelola potensi friksi dengan negara-negara yang memiliki posisi berbeda dalam konflik Israel-Palestina, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa.
8. Analisis: Antara Idealisme dan Pragmatisme
Kebijakan Prabowo terhadap Palestina dan kesiapan Indonesia dalam ISF mencerminkan sintesis antara idealisme dan pragmatisme dalam politik luar negeri Indonesia. Di satu sisi, komitmen terhadap kemerdekaan Palestina merupakan ekspresi dari nilai-nilai idealis yang tertanam dalam konstitusi dan identitas nasional Indonesia. Di sisi lain, partisipasi dalam ISF merupakan langkah pragmatis yang dirancang untuk meningkatkan pengaruh dan posisi tawar Indonesia dalam politik internasional.
Sintesis ini konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang "bebas dan aktif" — bebas dari keterikatan pada blok-blok kekuatan manapun, namun aktif dalam berkontribusi terhadap perdamaian dan keadilan internasional. Dalam konteks ISF, prinsip ini diterjemahkan menjadi kesediaan untuk berkontribusi secara konkret dalam mekanisme keamanan internasional, tanpa terjebak dalam logika geopolitik blok-blokan yang dapat mengkompromikan independensi kebijakan luar negeri Indonesia.
Namun demikian, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci: pertama, perkembangan situasi di lapangan di Gaza dan wilayah Palestina; kedua, dinamika negosiasi internasional mengenai pembentukan dan mandat ISF; ketiga, kapasitas Indonesia untuk memobilisasi sumber daya yang diperlukan; dan keempat, koherensi dan konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo secara keseluruhan.
9. Kesimpulan
Penegasan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap perdamaian Palestina dan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam Interim Security Force (ISF) tahun 2026 merupakan langkah signifikan dalam politik luar negeri Indonesia kontemporer. Langkah ini berakar pada fondasi konstitusional yang kuat, tradisi diplomatik yang panjang, dan identitas nasional Indonesia sebagai negara anti-kolonialisme dan pendukung kemerdekaan bangsa-bangsa terjajah.
Partisipasi Indonesia dalam ISF memiliki potensi untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai middle power yang bertanggung jawab, meningkatkan pengaruh Indonesia di dunia Islam, dan berkontribusi terhadap demokratisasi tata kelola keamanan global. Namun, realisasi komitmen ini memerlukan perencanaan yang matang, mobilisasi sumber daya yang memadai, dan navigasi diplomatik yang cermat di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.
Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam ISF tidak hanya akan diukur dari kontribusi militer dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan Indonesia untuk membawa perspektif yang inklusif, humanis, dan berkeadilan dalam proses perdamaian Palestina. Sebagai negara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan melawan kolonialisme, Indonesia memiliki legitimasi moral dan pengalaman historis yang unik untuk berkontribusi secara bermakna dalam perjuangan kemerdekaan Palestina — sebuah perjuangan yang, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, merupakan hak yang tidak dapat dicabut dari setiap bangsa di muka bumi.
DAFTAR PUSTAKA
Acharya, A. (2016). The End of American World Order. Cambridge: Polity Press. — Membahas relevansi Semangat Bandung dan solidaritas Selatan-Selatan dalam tatanan dunia kontemporer, termasuk implikasinya bagi isu-isu dekolonisasi seperti Palestina.
Anwar, D. F. (2019). "Indonesia's Foreign Policy after the Cold War." Southeast Asian Affairs, 2019(1), 131–147. — Menganalisis evolusi politik luar negeri Indonesia pasca-Perang Dingin, termasuk konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina.
Bellamy, A. J., & Williams, P. D. (2021). Understanding Peacekeeping (3rd ed.). Cambridge: Polity Press. — Referensi komprehensif mengenai operasi pemeliharaan perdamaian internasional, termasuk peran negara-negara kontributor pasukan seperti Indonesia.
Dunne, T., & Wheeler, N. J. (2024). "The Gaza Crisis and the Responsibility to Protect." International Affairs, 100(2), 345–362. — Mengkaji krisis Gaza pasca-Oktober 2023 dalam kerangka Responsibility to Protect dan implikasinya bagi mekanisme keamanan internasional.
Hudson, V. M. (2014). Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory (2nd ed.). Lanham: Rowman & Littlefield. — Kerangka teori analisis kebijakan luar negeri yang digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan dalam politik luar negeri Indonesia.
International Crisis Group. (2024). Post-War Gaza: Scenarios for Governance and Security. ICG Middle East Report No. 245. Brussels: ICG. — Laporan yang membahas berbagai skenario tata kelola dan keamanan di Gaza pasca-konflik, termasuk konsep pasukan keamanan internasional.
Jordaan, E. (2003). "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers." Politikon: South African Journal of Political Studies, 30(1), 165–181. — Kerangka konseptual middle power yang relevan untuk memahami posisi dan strategi Indonesia dalam politik internasional.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025). Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025: Diplomasi untuk Perdamaian dan Kesejahteraan. Jakarta: Kemlu RI. — Dokumen resmi yang memuat posisi Indonesia terhadap isu Palestina dan rencana kontribusi dalam mekanisme keamanan internasional.
Leifer, M. (2003). Indonesia's Foreign Policy. London: Routledge (reprint). — Kajian klasik mengenai politik luar negeri Indonesia yang menguraikan landasan historis dan prinsip-prinsip dasar kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk terkait isu Palestina.
Rizal Sukma. (2024). "Indonesia and the Middle East: Between Solidarity and Strategic Interest." Asian Politics & Policy, 16(4), 512–530. — Menganalisis kebijakan Indonesia terhadap Timur Tengah di bawah pemerintahan baru, termasuk dimensi kemanusiaan dan strategis dari respons Indonesia terhadap krisis Gaza.
Thakur, R. (2006). The United Nations, Peace and Security: From Collective Security to the Responsibility to Protect. Cambridge: Cambridge University Press. — Membahas evolusi mekanisme keamanan kolektif PBB dan relevansinya dengan konsep pasukan keamanan internasional seperti ISF.
United Nations Peacekeeping. (2024). Troop and Police Contributors Archive: Indonesia. New York: UN Department of Peace Operations. — Data resmi PBB mengenai kontribusi Indonesia dalam misi-misi pemeliharaan perdamaian, yang menunjukkan kapasitas dan pengalaman Indonesia di bidang ini.
Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. — Kerangka teori konstruktivis yang digunakan untuk memahami bagaimana identitas nasional Indonesia membentuk kebijakan luar negerinya terhadap isu Palestina.
Catatan: Artikel ini ditulis untuk keperluan akademis dalam lingkup studi Hubungan Internasional. Beberapa sumber merujuk pada dokumen dan publikasi yang tersedia hingga awal 2025. Pembaca disarankan untuk memverifikasi perkembangan terbaru terkait pembentukan ISF dan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina melalui sumber-sumber resmi dan terkini.
Semoga artikel ini bermanfaat untuk keperluan akademis Anda. www.dLuha.co.id - www.dLuha.com - www.dLuha.org
